Perjuangan Panjang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa: Dari Aspirasi Reformasi hingga Dukungan Terkini

Pulau Sumbawa yang terletak di bagian timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyimpan potensi sumber daya alam dan budaya yang sangat kaya. Namun di balik segala potensi itu, telah lama muncul aspirasi dari masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk provinsi sendiri. Gagasan ini bukanlah hal baru—melainkan perjuangan panjang yang telah dimulai sejak era reformasi.

Akar Sejarah: Awal Mula Gagasan (1999)

Ide pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) mulai mencuat sejak 1999, di awal masa reformasi. Gelombang desentralisasi yang terjadi saat itu membuka ruang bagi daerah untuk mengelola sumber dayanya secara lebih mandiri. Masyarakat Pulau Sumbawa melihat peluang ini sebagai momentum untuk mewujudkan kemandirian daerah, dengan keyakinan bahwa mereka mampu mengelola wilayahnya secara lebih efektif dan berkeadilan jika menjadi provinsi tersendiri. Untuk mengorganisir aspirasi tersebut, terbentuklah Presidium Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (P4S) yang menjadi motor utama perjuangan ini.

Tonggak Perjuangan: Kongres Rakyat 2011

Salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan ini terjadi pada 27 Februari 2011, saat digelarnya Kongres Rakyat Pulau Sumbawa di Lapangan Karato, Sumbawa Besar. Ribuan warga dari lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa hadir dalam acara tersebut, bersama dengan anggota DPR, DPD RI asal NTB, dan para kepala daerah se-Pulau Sumbawa. Dalam kongres ini, masyarakat secara resmi menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah pusat—khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu—untuk menyetujui pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Tersandung Moratorium: Penundaan Sejak 2013

Namun, perjuangan itu mengalami hambatan besar sejak diberlakukannya moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat pada tahun 2013. Kebijakan ini secara otomatis menghentikan proses pembentukan provinsi baru, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa.

Selama lebih dari satu dekade, aspirasi ini hanya bisa disuarakan dalam forum-forum lokal dan kampanye politik. Meski begitu, semangat masyarakat tidak padam. Mereka terus menyuarakan pentingnya otonomi untuk mempercepat pembangunan di wilayah Sumbawa yang sering merasa kurang diperhatikan dibandingkan daerah lain di NTB.

Dukungan Politik Terkini (2024–2025)

Harapan kembali menguat ketika pada tahun 2024, dalam masa kampanye pemilu, Fahri Hamzah, tokoh nasional asal Sumbawa dan juru bicara tim kampanye nasional Prabowo-Gibran, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah lama menantikan langkah konkret dari pemerintah pusat. 

Pada Mei 2025, dukungan semakin kuat ketika Pemerintah Provinsi NTB secara resmi menyatakan mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyampaikan bahwa Pemprov NTB menghormati dan mendukung aspirasi masyarakat Sumbawa untuk membentuk daerah otonomi baru, meskipun prosesnya masih terganjal oleh moratorium.

Jalan Panjang Menuju Provinsi Sendiri

Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah kisah panjang tentang harapan, tekad, dan semangat untuk mandiri. Dimulai sejak 1999, diperjuangkan melalui kongres rakyat 2011, lalu terhenti karena kebijakan moratorium 2013, hingga kembali mendapat angin segar dari dukungan politik dan pemerintah daerah di 2025.

Masyarakat Sumbawa hanya tinggal menanti satu hal: dicabutnya moratorium DOB oleh pemerintah pusat. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin Provinsi Pulau Sumbawa akan segera menjadi kenyataan, dan sejarah panjang perjuangan ini akan ditutup dengan kemenangan.